INFO
  •  Selamat datang di Website Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 
  •  Terima kasih telah mengunjungi website kami 

Pemdes Kesulitan Ekspose Desa Wisata

Kamis, 29 Agustus 2019

 

Internet Tak Ada, Sinyal HP Timbul Tenggelam

 

BUTUH INTERNET: Kesenian dan kebudayaan menjadi fokus pengembangan wisata di Desa Metun Sajau. Namun belum didukung akses jaringan telekomunikasi yang memadai sehingga sulit diekspose keluar. /RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya oleh Kementerian Pariwisata 2016 lalu. Hingga kini Pemerintah Desa (Pemdes) Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur masih sulit mengekspose agenda kegiatan seni budaya yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang ke desa yang berjarak sekira 40 km dari Ibu Kota Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor ini. Sebab jaringan telekomunikasi telepon seluler dan internet masih sulit diakses di desa yang berpenghuni sekira 1.600 jiwa itu.

Kepala Desa Metun Sajau, Reptoser Njau mengatakan pihaknya sangat membutuhkan jaringan telepon seluler maupun internet.

“Agar kami dapat mengekspose kegiatan-kegiatan kami di desa ini melalui internet,” kata Njau kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Menurutnya, kalau pun ada jaringan telepon seluler, kondisinya cukup memprihatinkan. Sebab, timbul tenggelam alias tak lancar seperti jaringan yang ada di desa lain yang sudah memilik tower Base Transceiver Station (BTS).

“Di desa kami ini belum ada tower telekomunikasi, makanya sinyalnya timbul tenggelam, karena kita mendapat sinyal dari tower BTS tetangga, Desa Wonomulyo,” jelasnya.

 

Karena itu diharapkan kepada intansi terkait dapat memperhatikan fasilitas yang ada di Metun Sajau sebagai pendukung Desa Wisata Budaya. Termasuk akses jalan poros Tanah Kuning, terutama menuju Metun Sajau dari Tanjung Selor mengalami rusak parah.

Meski begitu, aku Njau, pihaknya terus mengembangkan potensi budaya yang ada di desa yang terdapat 12 rukun tetangga (RT) ini. Terbaru  telah meresmikan wahana permainan tradisional seperti gasing, sumpit dan lainnya.

Njau menambahkan, objek wisata yang ada di Metun Sajau tidak hanya wisata budaya tapi juga wisata alam. Seperti wisata air panas dan air terjun. Namun itu belum dikelola maksimal karena masih terkendala anggaran.

Bahkan, kata dia, ada rencana pihak desa mengelola hutan adat yang ada di desa dihuni mayoritas suku Dayak Kenyah Bakung itu dijadikan tempat wisata.

“Karena belum ada anggaran untuk sementara kami masih fokus pengembangan wisata budaya dulu,” jelasnya.

Saat ditanya soal kunjungan wisatawan ke desa yang jarak tempuh memakan waktu sekira 1 jam dari Tanjung Selor, Njau menyerahkannya ke Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pelangi Mesa yang sudah dibentuk sejak 2017 lalu.

“Kalau soal berapa jumlah wisawatan yang sudah berkunjung ke sini (Metun Sajau), Pokdarwis yang tahu,” ujarnya.

Untuk diketahui, dari data yang dimiliki Pokdarwis Pelangi Mesa, sejak dibentuk hingga saat ini sudah menarik 900 wistawan lokal dan 100 wisatawan asing.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Diskominfo Bulungan, H. Moch Zulkifli Salim menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kebijakan kewenangan telekomunikasi ini ada di pusat. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan, sekurang-kurangnya hanya di provinsi sebagai perwakilan pusat.

“Saat ini anggaran kita juga masih defisit, tentu tidak semua titik yang kita anggap blank spot bisa kita akomodasi,” ungkap Zulkifli kepada Radar Kaltara.

 Jadi masih banyak sekali wilayah di Bulungan yang blank spot. “Kalau kita melihat keluhan sekarang ini hampir di semua kecamatan terjadi penurunan daya (jaringan telepon) yang luar biasa,” ucapnya.

Misalnya di Sekatak, yang dahulunya aman, tapi setelah tiga hingga empat tahun terakhir mengalami penurunan daya. Sehingga banyak keluhan di masyarakat. Begitu juga di Kecamatan Peso.

“Jadi begini, kita kembali bahwa masalah jaringan ini kan menjadi kapasitas vendor. Otomatis harus profit oriented, kalau mereka menganggap di satu wilayah bisa menguntungkan dan banyak yang menggunakan jasa mereka otomatis jaringan akan ditingkatkan dayanya, jadi semua ini berkaitan dengan persaingan bisnis,” bebernya.

Sekarang ini jika ada keluhan jaringan di masyarakat, Diskominfo hanya bisa melanjutkan permohonan ke pemerintah pusat, sekurang-kurangnya di tingkat provinsi. Sebenarnya usulan terkait jaringan itu sudah pernah diusulkan beberapa tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum juga ada respons.

“Dalam usulan itu kita minta agar titik blank spot bisa terkoneksi jaringan. Jangankan usulan dari kita, provinsi yang sudah membangun tower saja sampai sekarang provider belum mengatifikan,” ujarnya.

 

Artinya, profit oriented mereka untuk memperkuat jaringan dan membangun jaringan harus menguntungkan begitu juga untuk mengaktifkan. “Jadi susah bagi kita untuk membawa masuk para provider telekomunikasi ke Bulungan, mangkanya sekarang ini mereka ada kecendrungan istilah tower bersama, jadi satu tower untuk bersama,” bebernya.

Sekarang ini banyak sudah yang mengalami penurunan fungsi, bahkan ada di Kecamatan Peso yang sudah tidak terbuka sama sekali. Hanya saja saat ini dengan adanya program pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Diskominfo memberikan support (mendukung).

“Jadi silakan ADD malalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) boleh menyewa internet desa. Kenapa kita anggap prioritas, karena masalah telekomunikasi ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar,” katanya.

Sementara, Kepala Seksi Layanan Pengelolaan Aplikasi Komunikasi dan Informasi pada Diskominfo Bulungan Nautha Neri menambahkan, sebenarnya Diskominfo sudah bersurat ke pihak provider telekomunikasi, namun karena jumlah penduduk yang terbatas di setiap desa. Akibatnya para provider telekomunikasi pun sulit untuk masuk.

“Biasa oprasional mereka kan besar, kalau penduduk yang menggunakan jasa telekomunikasi sedikit tentu hal itu tidak akan memberikan keuntungan bagi provider,” ucapnya.

Selain bersurat ke provider telekomunikasi, Diskominfo juga telah berpusat ke Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Tapi Bakti ini hanya mengurus telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Di Bulungan kan tidak ada daerah 3T, jadi tidak bisa masuk, hanya Kabupaten Nunukan saja yang masuk di Bakti,” jelansya.

Permasalahan telekomunikasi ini sulit, karena pemda tidak boleh membangun tower, karena sesuai kewenangan pembangunan ada di pusat. Tapi di provinsi pembangunan di 3T ini tetap diperjuangan di Bulungan, minimal BTS mini. “Jadi kita tunggu saja, mudahan tahun ini bisa dibangun di titik yang masih blank spot.(ana)

Sumber : https://kaltara.prokal.co/read/news/30572-pemdes-kesulitan-ekspose-desa-wisata.html

 

Simpan sebagai :

Berita terkait :